JAKARTA, sorotpos.com – Gelombang demonstrasi skala besar kembali mewarnai situasi politik dan sosial di Ibu Kota pasca-peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi bersama elemen sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Massa aksi yang mulai memadati jalan protokol sejak siang hari ini membawa sedikitnya delapan tuntutan utama sebagai rapor merah dan bahan evaluasi kritis terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini.
Aksi unjuk rasa berjalan di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian gabungan. Mahasiswa secara bergantian menaiki mobil komando untuk menyuarakan aspirasi publik terkait kondisi ekonomi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai kian menjauh dari asas keadilan sosial. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa momentum pasca-kemerdekaan harus dijadikan ajang refleksi mendasar, bukan sekadar perayaan seremonial tahunan belaka.
Salah satu poin krusial dari delapan tuntutan yang diusung oleh massa aksi adalah desakan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar domestik. Selain itu, aliansi mahasiswa juga menuntut dilakukannya evaluasi total terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai daerah, yang dalam beberapa laporan dinilai kerap memicu konflik agraria dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat setempat.
“Kami hadir di Bundaran HI hari ini membawa suara rakyat jelata yang kian terhimpit oleh beban ekonomi. Kami menuntut evaluasi total terhadap PSN yang tidak berpihak pada rakyat, serta mendesak pemulihan stabilitas harga pangan harian yang kian tidak terkendali,” ujar salah seorang koordinator lapangan aksi dalam orasinya di hadapan ratusan massa, Minggu (23/8/2026).
Tidak hanya isu pangan dan infrastruktur, mahasiswa juga menyatakan penolakan keras terhadap implementasi program makan bergizi gratis yang dinilai membebani keuangan negara serta rawan salah sasaran dalam skema distribusinya. Massa juga menuntut pemerintah untuk segera menangguhkan wacana penerbitan regulasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena dikhawatirkan akan memicu dualisme kelembagaan yang tumpang tindih dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada di tingkat akar rumput.
Hingga sore hari, aksi unjuk rasa di Bundaran HI masih terus bergulir dengan tertib, meskipun arus lalu lintas di sekitar koridor Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin mengalami pelambatan yang cukup signifikan. Pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk mencari rute alternatif guna menghindari kepadatan di sekitar area unjuk rasa, sementara tim negosiator terus bersiaga memastikan aksi penyampaian pendapat di muka umum ini tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. (Red/sorotpos)
Comment