Surabaya,Sorotpos.com – Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 kembali menguji kemampuan negara dalam menghadapi bencana di wilayah kepulauan. Pemerintah telah mengerahkan bantuan melalui jalur udara, laut dan darat, tetapi persoalan klasik tetap muncul.
Bagaimana memastikan bantuan yang tersedia di pusat benar-benar tiba dengan cepat di tangan warga yang paling membutuhkan. BNPB mencatat hingga 22 Agustus sekitar 954 ton bantuan telah dikirim ke NTT, sementara 1.541 ton bantuan telah masuk ke pusat logistik nasional.
Di atas kertas, angka tersebut terlihat besar. Namun bagi warga yang berada di pelosok pulau, angka tonase tidak otomatis berarti kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Bantuan yang menumpuk di gudang, bandara atau pelabuhan belum dapat disebut sebagai keberhasilan apabila masih ada pengungsi yang kesulitan memperoleh air bersih, makanan, obat-obatan, tenda, selimut, popok bayi atau perlengkapan kebersihan.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara mengirim bantuan dan mendistribusikan bantuan. Keduanya merupakan pekerjaan yang berbeda. Mengirim logistik dari Jakarta ke NTT membutuhkan pesawat atau kapal, tetapi mendistribusikannya dari simpul logistik menuju desa-desa terpencil membutuhkan informasi yang akurat, kendaraan yang sesuai, koordinasi aparat daerah, serta kemampuan menjangkau wilayah yang akses jalannya mungkin terganggu.
BNPB sendiri telah menerapkan sistem distribusi bertingkat dengan konsep hub-and-spoke, menghubungkan pusat logistik nasional dengan pos di daerah dan kemudian lokasi pengungsian. Model ini merupakan langkah yang tepat karena NTT memiliki karakter geografis kepulauan. Namun sistem tersebut harus diperkuat dengan satu prinsip sederhana: bantuan harus mengikuti kebutuhan warga, bukan sekadar mengikuti ketersediaan barang.
Solusinya bukan hanya menambah jumlah bantuan, tetapi memperbaiki kecepatan pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memiliki peta kebutuhan yang diperbarui setiap beberapa jam, bukan menunggu laporan berjenjang yang memakan waktu. Setiap desa terdampak harus memiliki data minimal mengenai jumlah pengungsi, korban, kondisi rumah, kebutuhan pangan, air, kesehatan, tempat pengungsian dan akses transportasi. Data itu kemudian menjadi dasar penentuan prioritas pengiriman.
Kedua, pemerintah harus memperkuat gudang logistik regional di wilayah rawan bencana. Tidak masuk akal jika setiap bencana besar harus menunggu seluruh kebutuhan dikirim dari Jakarta. Persediaan darurat seperti terpal, tenda keluarga, selimut, matras, genset, perlengkapan bayi, hygiene kit dan kebutuhan medis tertentu seharusnya sudah ditempatkan lebih dekat dengan wilayah rawan. BNPB sendiri mencatat sejumlah kebutuhan non-pangan tersebut masih diperlukan dalam penanganan darurat gempa NTT.
Ketiga, jalur distribusi tidak boleh bergantung pada satu moda transportasi. Ketika jalan terputus, kapal harus siap mengambil peran. Ketika pelabuhan tidak memungkinkan, pesawat atau helikopter harus menjadi pilihan. Pemerintah telah menggunakan pesawat TNI AU, pesawat kargo komersial dan kapal TNI AL dalam operasi bantuan NTT. Pola multimoda seperti ini harus menjadi standar operasi, bukan hanya muncul setelah bencana berskala besar.
Keempat, pemerintah daerah harus diberikan kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan cepat berdasarkan kebutuhan lapangan. Dalam situasi darurat, terlalu banyak meja birokrasi justru dapat menjadi hambatan. Pengadaan, pengiriman dan distribusi kebutuhan mendesak harus memiliki jalur khusus dengan mekanisme pengawasan yang ketat setelah bantuan tersalurkan.
Terakhir, publik juga harus memperoleh informasi yang transparan. Pemerintah perlu menyediakan dashboard yang memperlihatkan bantuan apa yang sudah diterima, berapa yang sudah dikirim, ke mana tujuan pengirimannya dan kebutuhan apa yang masih kosong. Transparansi semacam ini bukan sekadar untuk menghindari kecurigaan, tetapi membantu masyarakat, dunia usaha dan organisasi kemanusiaan mengirim bantuan yang benar-benar dibutuhkan.
Bencana tidak pernah datang ketika birokrasi siap sepenuhnya. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan semata-mata berapa ton bantuan yang telah dikirim dari pusat, melainkan seberapa cepat seorang ibu di pengungsian mendapatkan air, seorang anak memperoleh makanan, pasien mendapatkan obat, dan keluarga yang kehilangan rumah memperoleh tempat berlindung.
Korban bencana tidak membutuhkan janji bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka membutuhkan negara yang mampu membuat bantuan itu benar-benar tiba. (Red/sorotpos.com )
Comment