KPK Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Proyek BBPJN Sumut, Modus Ancaman Fee Vendor Terbongkar

SOROTPOS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan infrastruktur negara. Lembaga antirasuah secara resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengerjaan proyek di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2023–2025, Kamis (22/10/2026).

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik KPK mengantongi alat bukti yang cukup serta memeriksa belasan saksi dari unsur birokrasi maupun kontraktor swasta.

Modus Patokan Fee dan Ancaman Blacklist Proyek

Berdasarkan konstruksi perkara yang dirilis KPK, para tersangka dari jajaran internal BBPJN Sumatera Utara diduga kuat meminta jatah uang pemotongan (fee) secara sistematis kepada para vendor pelaksana proyek jalan dan jembatan. Pemotongan anggaran tersebut dipatok sebagai syarat mutlak agar proses pembayaran dan verifikasi pengerjaan di lapangan berjalan mulus.

Penyidik menemukan fakta bahwa permintaan fee tersebut disertai dengan ancaman intimidatif. Oknum pejabat BBPJN Sumut secara tegas mengancam para penyedia jasa bahwa mereka tidak akan diberikan alokasi proyek pembangunan di masa mendatang (blacklist informal) apabila menolak menuruti skema setoran tersebut.

Praktik culas ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan mutu serta daya tahan infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumatera Utara akibat pemotongan anggaran operasional lapangan.

Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Masih Rawan

KPK menyoroti bahwa tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi salah satu area paling rawan. Berdasarkan catatan penindakan KPK, modus operansi di sektor pengadaan menempati urutan terbanyak kedua setelah kasus penyuapan, dengan total mencapai 446 perkara yang telah ditangani hingga saat ini.

Guna mengantisipasi berulangnya penyimpangan serupa pada proyek-proyek strategis nasional lainnya, KPK terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Pemerintah Daerah.

Melalui sinergi pengawasan dan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan, akuntabel, serta bersih dari praktik pemerasan maupun gratifikasi.(Red/Sorotpos)

Comment