SOROTPOS.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Rapat penting ini dipimpin oleh pimpinan DPR RI serta dihadiri oleh jajaran anggota dewan lintas fraksi dan perwakilan pemerintah guna membahas serta mengesahkan sejumlah agenda regulasi strategis nasional.
Terdapat empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat paripurna kali ini, mulai dari penyampaian laporan audit keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga pengambilan keputusan tingkat II atas beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) kunci.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
Agenda diawali dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 yang diserahkan secara resmi oleh BPK RI kepada parlemen. Laporan ini menjadi rujukan utama DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dan lembaga negara.
Selanjutnya, parlemen memasuk agenda Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengesahan undang-undang ini disambut positif oleh berbagai kalangan karena memberikan kepastian hukum, penguatan perlindungan bagi pekerja di sektor formal maupun informal, serta penyesuaian regulasi terhadap dinamika pasar kerja digital dan era otomatisasi.
RUU Satu Data Indonesia dan Pintu Masuk RUU Perampasan Aset
Agenda strategis ketiga adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Satu Data Indonesia. Kehadiran payung hukum ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan integrasi tata kelola data pemerintah yang terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi efektivitas intervensi kebijakan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perancangan pembangunan nasional.
Momen yang paling dinantikan publik dan menyedot perhatian luas adalah agenda keempat, yakni penyampaian pandangan dan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. RUU yang merupakan usul inisiatif dari Komisi III DPR RI ini dilanjutkan dengan pengambilan keputusan resmi untuk menyetujuinya menjadi RUU Usul DPR RI.
Persetujuan fraksi-fraksi untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul resmi DPR menandai babak baru yang sangat krusial dalam memperkuat instrumen penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi lintas batas. Regulasi ini dirancang agar negara memiliki wewenang hukum yang kuat untuk menyita dan memulihkan aset (asset recovery) hasil tindak pidana demi menyelamatkan keuangan negara.
Dengan tuntasnya penetapan seluruh agenda dalam Paripurna Ke-9 ini, DPR RI menegaskan komitmen legislasi dalam mendukung perbaikan tata kelola data, pelindungan hak-hak pekerja, serta penguatan benteng hukum antikorupsi di tanah air.(Red/Sorotpos)



Comment