SURABAYA,Sorotpos.com – Sejumlah fasilitas publik dan sarana pendidikan di beberapa wilayah Jawa Timur dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi tersebut memaksa ratusan siswa di wilayah pelosok menjalani kegiatan belajar-mengajar di tenda darurat dan balai desa demi menghindari ancaman atap bangunan yang sewaktu-waktu dapat roboh.
Situasi ini memicu sorotan tajam dari kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik daerah. Keterlambatan realisasi rehabilitasi gedung dinilai menjadi bukti lambannya respons birokrasi dalam menangani infrastruktur yang menyangkut keselamatan langsung warga.
Ancaman Keselamatan dan Sarana Darurat
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa ruang kelas sekolah dasar di daerah pinggiran mengalami pelapukan rangka atap, dinding retak, serta pondasi yang tergerus air. Kondisi ini kian memburuk saat memasuki musim pancaroba dengan intensitas angin kencang.
Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan renovasi melalui dinas terkait. Namun, proses verifikasi yang berlapis serta penetapan skala prioritas anggaran membuat perbaikan fisik tak kunjung terealisasi hingga tahun ajaran berjalan.
“Kami tidak berani mengambil risiko membiarkan anak-anak belajar di dalam kelas yang atapnya sudah melengkung. Tenda darurat menjadi satu-satunya pilihan sementara, meski anak-anak kepanasan dan kurang nyaman,” ujar salah seorang tenaga pendidik di lokasi terdampak.
DPRD Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Perbaikan
Menanggapi keluhan yang kian meluas, anggota komisi bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD setempat mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tanggap darurat melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) atau skema percepatan perubahan anggaran.
Parlemen menilai alokasi pemeliharaan infrastruktur dasar tidak boleh dipangkas atau ditunda. Keterlambatan penanganan fasilitas vital seperti sekolah, jembatan penghubung desa, dan puskesmas pembantu dinilai mencederai hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak dan aman.
“Anggaran pendidikan dan pemeliharaan sarana publik sudah memiliki porsi wajib. Jangan sampai menunggu ada korban jiwa baru dinas terkait bergerak melakukan penanganan,” tegas perwakilan komisi legislatif dalam keterangannya.
Pemerintah Daerah Janjikan Audit Fisik Serentak
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dinas Pendidikan daerah menyatakan telah membentuk tim inventarisasi cepat. Tim gabungan ini ditugaskan untuk melakukan audit kelayakan struktur bangunan di seluruh titik yang telah dilaporkan rusak berat.
Pihak dinas menjanjikan perbaikan darurat akan dimulai dalam beberapa pekan ke depan dengan menyasar titik-titik paling kritis terlebih dahulu, disusul perbaikan permanen pada tahun anggaran berjalan.
Kendati demikian, masyarakat dan pegiat transparansi daerah menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas material dan pengerjaan konstruksi agar bangunan memiliki ketahanan jangka panjang serta tidak cepat rusak kembali.(Red/sorotpos)
Comment