SURABAYA, sorotpos.com — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran aparat penegak hukum mengintensifkan langkah preventif guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah ini diambil merespons eskalasi dinamika sosial-politik nasional serta maraknya peredaran isu provokatif di berbagai kanal media sosial.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menegaskan bahwa situasi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sejauh ini tetap aman, tertib, dan kondusif. Kendati demikian, pemantauan terhadap dinamika akar rumput dan ruang digital terus diperketat agar stabilitas daerah tidak terganggu oleh narasi tendensius yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Antisipasi Narasi Liar di Ruang Digital
Bakesbangpol Jatim menyoroti maraknya narasi bernada pesimistis dan provokatif di lini masa, seperti istilah narasi kegaduhan sosial yang kerap digoreng oleh akun-akun anonim. Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi dan menyaring setiap informasi sebelum menyebarkannya kembali.
“Masyarakat Jawa Timur dikenal memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Perbedaan aspirasi merupakan hak konstitusional yang sah, namun harus disampaikan secara tertib dan tidak boleh terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan di media sosial,” ujar Eddy di Surabaya.
Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat untuk memperkuat jejaring deteksi dini di tingkat lokal. Selain itu, koordinasi lintas sektoral dilakukan guna memastikan seluruh objek vital dan pusat perekonomian daerah tetap beroperasi optimal tanpa gangguan.
Pengawasan Siber dan Stabilitas Publik
Di sisi penegakan hukum, Polda Jawa Timur memperkuat pengawasan melalui patroli siber guna memantau pergerakan konten hoaks, ujaran kebencian, serta ajakan anarkis di dunia maya. Pendekatan persuasif dan edukasi publik tetap dikedepankan, namun aparat memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebarkan disinformasi untuk menciptakan instabilitas sosial.
Aparat keamanan juga menjamin ruang penyampaian pendapat tetap terbuka sesuai koridor hukum yang berlaku. Sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian, pelayanan publik, dan mobilitas warga di seluruh wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar.
Kematangan publik dalam menyaring informasi menjadi kunci utama dalam merawat ketenangan daerah. Dengan kolaborasi antara aparat yang responsif dan masyarakat yang kritis terhadap informasi digital, Jawa Timur diharapkan tetap menjadi barometer stabilitas nasional yang kokoh di tengah beragam dinamika.(Red/Sorotpos.com)
Comment