SURABAYA, SOROTPOS.COM – Peringatan dini potensi cuaca ekstrem dan krisis air bersih mulai memicu kewaspadaan tinggi di berbagai wilayah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda merilis bahwa Jawa Timur resmi memasuki fase puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026.
Fenomena ini tidak hanya menaikkan suhu harian dan memicu risiko kebakaran lahan, tetapi juga membawa tekanan berat pada ketahanan pangan dan suplai air bersih masyarakat.
Kondisi cuaca kering yang mendominasi hampir seluruh kawasan Jawa Timur telah mengakibatkan penurunan debit sumber mata air serta volume tampungan embung dan waduk. Berdasarkan data lapangan, penurunan muka air mulai mengganggu distribusi air irigasi teknis di sejumlah sentra produksi padi, seperti kawasan pantura, Lamongan, Gresik, hingga wilayah tapal kuda.
Forecaster on Duty BMKG Juanda mengingatkan masyarakat untuk memperketat efisiensi penggunaan air dan mewaspadai lonjakan suhu terik. Selain ancaman kebakaran di ruang terbuka, penurunan ketersediaan air tanah menjadi tantangan nyata yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat perdesaan dan pinggiran kota.
Ancaman Gagal Panen dan Gangguan Masa Tanam
Dampak paling rentan dari puncak kemarau ini berada di sektor pertanian. Memasuki Masa Tanam (MT) ke-3, para petani di lahan tadah hujan mulai dihadapkan pada ancaman kekeringan lahan dan potensi puso (gagal panen).
Keterbatasan pasokan air dari bendungan utama memaksa sebagian kelompok tani beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air atau mempercepat rotasi pemompaan air tanah dangkal.
Kondisi ini jika tidak segera ditangani secara sistematis berpotensi memicu lonjakan harga komoditas pangan pokok di pasar regional. Kenaikan harga beras dan hortikultura di tingkat konsumen dikhawatirkan menambah beban ekonomi rumah tangga dalam beberapa bulan ke depan.
Dropping Air Bersih dan Langkah Mitigasi Pemerintah Daerah
Di sisi konsumsi harian warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sejumlah kabupaten/kota telah mengaktifkan skema tanggap darurat kekeringan.
Truk tangki penyuplai air bersih secara rutin dikerahkan ke desa-desa yang masuk dalam peta zona merah kekeringan kritis, termasuk di wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, dan Malang Selatan.
Namun, penanganan jangka pendek berupa dropping air dinilai belum cukup menjawab akar persoalan. Publik kini menyoroti kesiapan infrastruktur jangka panjang pemerintah daerah dalam memelihara dan merevitalisasi jaringan saluran irigasi, normalisasi embung, serta optimalisasi jaringan pipa PDAM agar distribusi tidak terputus saat kemarau ekstrem tiba.
Urgensi Manajemen Tata Kelola Air Terpadu
Puncak musim kemarau 2026 harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sumber daya air di Jawa Timur. Sinergi lintas instansi—mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Dinas Pertanian, hingga BPBD—sangat krusial untuk memastikan pasokan air untuk persawahan dan konsumsi rumah tangga tetap terjamin.
Langkah mendesak yang perlu diambil mencakup optimalisasi buka-tutup pintu air secara adil, penyediaan bantuan pompa air konversi bagi kelompok tani rentan, serta perbaikan kebocoran infrastruktur distribusi air.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya responsif saat bencana kekeringan meluas, melainkan proaktif menjaga ketahanan pangan dan menjamin hak dasar air bersih bagi seluruh warga Jawa Timur hingga musim penghujan kembali tiba.(Red/Sorotpos)
Comment