JAKARTA,Sorotpos.com – Arus informasi digital yang kian deras diiringi penyebaran hoaks dan disinformasi menjadi tantangan nyata bagi stabilitas informasi publik di Tanah Air. Menghadapi ancaman perang persepsi tersebut, pemerintah mengambil langkah taktis dengan mengonsolidasikan lebih dari 8.000 insan kehumasan dari kementerian, lembaga negara, hingga jajaran pemerintah daerah untuk disiagakan sebagai benteng pertahanan informasi nasional.
Langkah penguatan benteng komunikasi ini diformulasikan melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang digelar di Jakarta pada Rabu (2/9/2026). Melalui forum tersebut, mesin komunikasi birokrasi yang selama ini kerap berjalan terpisah diintegrasikan ke dalam satu komando narasi yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis respons cepat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pertempuran melawan disinformasi di ruang siber tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola komunikasi konvensional yang kaku dan sektoral. Keterlambatan pemerintah dalam merespons isu publik acap kali memberi ruang bagi merebaknya berita bohong yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan strategis negara.
“Sinergi antarkehumasan pemerintah menjadi pilar krusial untuk menghadapi derasnya arus informasi digital, termasuk bahaya disinformasi dan hoaks yang masif tersebar di media sosial,” tegas Meutya Hafid dalam pengarahannya di hadapan perwakilan humas lintas kementerian dan lembaga.
Menkomdigi menggarisbawahi bahwa peran hubungan masyarakat (humas) instansi negara hari ini bukan sekadar pembuat siaran pers formal, melainkan garda terdepan verifikasi fakta. Sinergi 8.000 jaringan kehumasan ini diharapkan mampu menutup celah keterlambatan komunikasi antar-instansi, sehingga setiap kekeliruan narasi yang beredar di tengah masyarakat dapat diluruskan secara presisi sebelum meluas menjadi krisis kepercayaan.
Selain mitigasi kabar bohong, reposisi fungsi kehumasan ini diarahkan untuk merombak pola penyampaian informasi yang selama ini cenderung satu arah. Pemerintah mendorong setiap unit humas pemerintah pusat maupun daerah beralih ke pola komunikasi dua arah yang interaktif, terbuka, dan tanggap terhadap masukan warga.
Model komunikasi publik yang adaptif dinilai menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat dipahami secara utuh dan transparan oleh publik, mulai dari tingkat kementerian hingga masyarakat di pelosok daerah.
“Melalui forum Bakohumas, kami mendorong komunikasi yang tidak hanya cepat dan aktif, tetapi juga berjalan dua arah. Tujuannya adalah menghadirkan keterbukaan informasi yang jelas, edukatif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Meutya.
Konsolidasi jejaring komunikasi berskala besar ini menandai fase baru transformasi digital di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dengan menyatukan ribuan simpul komunikasi dalam satu frekuensi kerja, pemerintah berupaya memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat, rasional, serta bersih dari polusi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.(Red/sorotpos)
Comment