JAKARTA — Sejumlah hasil survei terbaru menunjukkan tren penurunan drastis pada tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Merosotnya angka kepuasan ini mengindikasikan adanya jarak yang melebar antara klaim kesuksesan ekonomi di atas kertas dengan realitas dapur masyarakat yang kian terjepit.
Berdasarkan data yang dirilis baru-baru ini, persepsi publik berada dalam tren negatif.
Lembaga riset Tempo Data Science pada Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada di angka yang mengkhawatirkan, yakni hanya sekitar 37 persen.
Sementara itu, Poltracking yang merilis hasil surveinya pada 31 Agustus 2026 merekam angka sedikit lebih tinggi sebesar 55,1 persen. Kendati demikian, Poltracking memberikan catatan merah bahwa angka tersebut mengalami penurunan tajam jika dibandingkan dengan capaian Oktober 2025 yang sempat menyentuh angka psikologis 78 persen.
Kontradiksi Klaim Elite dan Dompet Rakyat
Penurunan kepuasan publik ini direspons dengan keheranan oleh internal partai pendukung pemerintah. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mempertanyakan anjloknya angka kepuasan tersebut.
Menurut Sugiat, indikator kuantitatif makro menunjukkan pemerintahan Prabowo bekerja dengan sangat baik.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten berada di atas 5 persen serta realisasi investasi asing maupun domestik yang telah menembus angka fantastis Rp1.000 triliun.
Alih-alih melihat kondisi rill masyarakat, elite politik cenderung menyalahkan strategi kehumasan. Sugiat menilai ada sumbatan komunikasi sehingga capaian besar pemerintah tidak sampai ke persepsi publik.
Ia melayangkan kritik tajam kepada Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) yang dianggap belum maksimal mempromosikan kinerja presiden, padahal instansi tersebut mengajukan usulan anggaran jumbo mencapai sekitar Rp1,9 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Realitas Lapangan: Daya Beli Ambruk
Namun, para analis menilai akar masalah rendahnya approval rating ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memoles citra lewat strategi komunikasi pemerintah.
Berbagai lembar survei memperlihatkan bahwa keluhan utama masyarakat bersumber langsung dari masalah isi dompet dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Tingginya harga barang-barang pokok di pasar dan tekanan berat pada daya beli menjadi faktor utama yang paling memengaruhi penilaian warga. Bagi masyarakat kecil, pertumbuhan ekonomi makro di atas 5 persen atau investasi triliunan rupiah tidak akan berarti apa-apa jika harga beras, minyak goreng, dan tarif kebutuhan pokok lainnya tetap tidak terjangkau.
Fenomena ambruknya kepuasan publik ini mempertegas bahwa penilaian obyektif masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan tidak dibentuk oleh narasi di media massa, melainkan oleh kesejahteraan yang benar-benar mereka rasakan di atas meja makan setiap harinya.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan nyata untuk segera memulihkan stabilitas ekonomi domestik jika ingin merebut kembali kepercayaan publik yang kian mengikis.
Comment